Selasa , 22 September 2020
Menteri PUPR BASOEKI HADIMOELJONO minta Dirjen awasi monopoli proyek Infrastruktur Nasional.

Menteri PUPR Minta Dirjen Awasi Monopoli Proyek Infrastruktur

JAKARTA,Rajawalipost.com –  Diduga telah terjadi aksi monopoli pekerjaan proyek infrastruktur nasional pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono akan meminta para eselon I di jajarannya untuk mengamati dan mengawasinya.

“Ya ini mestinya tidak boleh terjadi,nanti saya minta para dirjen awasi dan amati hal ini. BUMN itu tak layak garap proyek-proyek kecil. Ini yang mungkin dilakukan oleh anak cucu usaha BUMN tersebut,” kata Basuki kepada pers di Jakarta, seperti dilansir antaranews.com (15/9).

Sebelumnya,Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil dahalia menilai,saat ini ada tren BUMN memonopoli pekerjaan di proyek infrastruktur nasional.

“Contoh untuk proyek jalan tol, kalau pekerjaan penyediaan batu dan besinya serta pasirnya dikerjakan oleh anak usaha dan cucu BUMN, apa itu tidak monopoli?” katanya,usai menghadiri Kelompok Fokus Diskusi PB NU bertema “Mendorong Peran Swasta Untuk Lebih Partisipatif Dalam Pembangunan Infrastruktur”.

Menurut Bahlil, konteks monopoli dalam hal ini adalah bila bagian pekerjaan dengan angka tertentu seharusnya bisa diserahkan kepada pengusaha nasional, itu harus diserahkan ke pengusaha lainnya.

“Kita setuju ada penguatan BUMN untuk pekerjaan-pekerjaan besar. Kalau yang kecil kecil juga untuk BUMN, lalu di mana peran swasta nasional,” Ungkapnya.

Menurut Basuki, sejumlah BUMN Karya seperti Waskita selalu mengerjakan proyek-proyek di atas Rp300 miliar.

“Kalau yang kecil-kecil, Ini yang mungkin masih dikerjakan anak usaha mereka, ke depan mestinya tidak lagi,” katanya.

Oleh karena itu, Basuki mendukung jika untuk hal itu diperlukan sebuah peraturan presiden. “Kalau saya regulasi, takutnya nanti bertentangan dengan Keputusan Presiden,” katanya.

Sebelumnya, Bahlil menyebutkan pekerjaan infrastruktur pemerintah yang harusnya bisa dikerjakan oleh pengusaha nasional yang layak dengan nilai pekerjaan Rp100-200 miliar, seharusnya diserahkan ke mereka.

“Tujuan BUMN dibuat setelah merdeka, kan antara lain untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan merekrut tenaga kerja, Bukan malah mematikan pengusaha nasional,” ujarnya.

Selain itu, tegasnya, BUMN dibuat bukan untuk membuat profit sebesar-besarnya. “Jadi beda. Jangan filosofi dasar lahirnya BUMN dipelintir,” imbuhnya.  (Rajawalipost/mcwnews/antaranews)

About rajawalipost

Check Also

Terpidana Kasus Tabung Gas Elpiji Tidak SNI Segera Dieksekusi

PALU,Rajawalipost.com – JPU selaku eksekutor segera mengeksekusi terpidana Direktur Utama (Dirut) PT Maju Teknik Utama …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *