Kamis , 26 November 2020
Jubir KPK Febri Diansyah

KPK Rapat dengan 10 Pemda Bahas Korupsi Barang dan Jasa

JAKARTA,Rajawalipost.Com –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rapat koordinasi pengadaan barang dan jasa bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Rapat tersebut juga dihadiri 10 pemerintah daerah.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, rapat tersebut membahas maraknya korupsi di daerah serta tingginya alokasi keuangan negara untuk membiayai pengadaan barang dan jasa. Koordinasi tersebut untuk mencegah kegagalan pengadaan dan korupsi yang merugikan keuangan negara.

“Seharusnya hasil pengadaan dan pembangunan tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, maka serangkaian tindakan pencegahan dilakukan,” ujar Febri saat dikonfirmasi, Senin (5/3/2018).

Adapun 10 perwakilan dari pemda yang hadir dalam rapat tersebut terdiri dari Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sekda Kota Semarang, Sekda Provinsi Jawa Barat, Sekda Kota Bandung, Sekda Provinsi Sumatera Utara, Sekda Kota Medan, Sekda Provinsi Jawa Timur, Sekda Kota Surabaya, Sekda Provinsi Sulawesi Selatan, dan Sekda Kota Makassar

“Sebanyak 10 daerah ini dipilih karena memiliki anggaran pengadaan barang dan jasa terbesar di seluruh Indonesia,” jelas Febri.

KPK, kata dia, memfasilitasi LKPP dan pemerintah daerah untuk memberi saran dan kritik di titik rawan pengadaan.

Febri menuturkan terdapat beberapa hal yang dibahas, yaitu inovasi dalam pengadaan barang dan jasa, serta konsolidasi pengadaan yang bertujuan agar tidak dilakukan pemecahan pemaketan.

“Hal ini diharapkan dapat membuat prosesnya lebih efisien dan kualitas barang dan jasa lebih terjaga,” ucap Jubir KPK itu.

Dia menjelaskan, sepanjang 2015 hingga 2017, terdapat 6.682 paket yang gagal lelang. Penyebabnya karena penawaran tidak memenuhi syarat administrasi, peserta tidak lulus evaluasi teknis, dan tidak ada yang memasukkan dokumen penawaran.

“Tantangan yang dihadapi antara lain adalah masih ada praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, industri dan produk dalam negeri belum menguasai pasar, UMKM belum banyak berperan,” ucap Febri.   (Lizsa Egeham/Liputan6.com)

 

 

 

 

About rajawalipost

Check Also

Semua Wartawan dan Pekerja Media Dilindungi Konstitusi

  BANDAR LAMPUNG,Rajawalipost.com – Wartawan/Jurnalis yang belum UKW dan Medianya belum berverifikasi tak usah takut …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *