Selasa , 1 Desember 2020

WALHI Pertanyakan Indikator Pulihnya Sulteng

 

Abd Haris

PALU,Rajawalipost.Com – Pernyataan Longki Djanggola Gubernur Sulawesi Tengah terkait sulteng sudah pulih dan bangkit harus di lihat dalam batasan apa dan konteks apa?

Pertanyaan ini penting kami ajukan sebagai satu kritisisme publik terhadap pejabat negara yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab publik untuk memastikan rakyatnya dalam kondisi aman, nyaman dan bermartabat pasca bencana alam di Sulteng.

Melalui Siaran Pers Abd Haris Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah mempertanyakan pernyataan gubernur tersebut. “Gubernur ingin menyampaikan kepada publik mana, bahwa Sulteng telah pulih, jika kepada warga sulteng, ini sangat bertentangan dengan fakta lapangan, Sulteng masih belum pulih”.  Apa indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur pulihnya Sulteng, apakah ekonomi, sosial, politik atau apa?

Tidak adanya indikantor maupun data yang menjelaskan kondisi pulihnya sulteng membuat peryataan Gubernur itu seperti tanpa makna dan mengaburkan fakta lapangan. Jika melihat dilapangan, ribuan orang masih tidur dibawah kamp pengungsian, ribuan orang kehilangan pekerjaan, tidak ada jaminan pekerjaan baru, lahan produksi pertanian turut hancur, kredit perbankan siap menunggu dan lainnya.

Selain itu jaminan pasar buat petani juga ikut hancur, sebagai contoh, saat ini petani di Kabupaten Parigi Moutong sedang panen cengkeh. Namun, di waktu  yang sama harga cengkeh turun Rp 85.000 sebelumnya Rp 100.000 ini sangat berpengaruh terhadap hasil petani di pedesaan.

“Kami belum mendengarkan strategi-strategi yang disusun oleh pemerintah daerah terkait pemulihan ekonomi, ini penting dilakukan segera agar tidak terjadi kebergantungan terhadap pemerintah”.

Walhi juga mengajak publik untuk ikut menagi pernyataan Terkait pemulihan ekonomi, melalui merdeka.com Sri Mulyani Menteri Keuangan memberikan beberapa opsi, pertama penghapusan hutang kredit-kredit, kedua menggunakan instrumen ultra mikro maupun Kur.

*Kepentingan Investasi*

Kami juga menilai Gubernur kecenderunganya terus mengakomodir kepentingan investasi besar dibandingkan dengan ekonomi sektor kecil dan menengah, dalam situasi saat ini, harusnya pemerintah mendorong berbagai kebijakan yang akomodatif terhadap ekonomi sektor kecil dan menengah, justru sektor ini kami yakini bisa mendorong perputaran uang lebih cepat di lapisan bawah.

“Undangan pemerintah terhadap investasi ini sangat diluar dugaan dan rasionalitas, seperti yang kami baca pada media detik.com, di tengah proses perbaikan seluruh wilayah dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harusnya semua proses investasi harusnya juga dihentikan.

Investasi berbasis sumber daya alam sudah terbukti hanya menyisahkan kerusakan dimana-mana, alam menjadi rusak dan berdampak buruk bagi manusia, jika terus mengakomodir sistem ekonomi tersebut, sama saja memposisikan rakyat dalam bencana alam.

“Kami terus mengingatkan pemerintah untuk berlaku adil pada alam, jangan melakukan pengrusakan dengan pertambangan, jangan melakukan reklamsi pantai dan stop menebang hutan. Ini untuk memastikan generasi kita bisa hidup lebih lestari”. Tutup Haris.  (***)

 

 

 

About rajawalipost

Check Also

Tangkapan Ditnarkoba Polda Sulteng Sabu 25 Kg Di Sidangkan

PALU,Rajawalipost – Pengadilan Negeri klas 1A PHI/Tipikor/Palu, akan melaksanakan sidang perkara narkotika 25 kilogram (kg) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *