Senin , 21 September 2020

FPD Minta OPD Transparan Dan Atasi “Voucher”

DONGGALA,Rajawalipost.com –   Praktek monopoli pekerjaan proyek milik Pemda Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah diduga dilakukan para oknum kontraktor “kakap” yang terjadi pada tahun sebelumnya,menuai sorotan tajam dari Koordinator Forum Pengusaha Donggala (FPD),Hery.

Hal tersebut disampaikannya kepada media ini via handphone minggu pagi,(27/1/19).

HERY (Foto: Revol)

“Seluruh jenis pekerjaan proyek  yang ada, mulai dari anggaran bombastis sampai dengan anggaran kulu-kulu (paling kecil),di sebut-sebut habis di borong para oknum kontraktor tertentu kerabat dekat penguasa. Akibatnya pengusaha lokal “hidup segan mati tak mau,” terseok-seok membayar pajak perusahaan setiap tahunnya.” ketus Herry.

Kontraktor jenis ini,dikalangan rekanan penyedia barang dan jasa lokal biasa di sebut “Pukat harimau” selain menimbulkan komentar miring di masyarakat juga melahirkan kecemburuan sosial diintern rekanan di Donggala.

“Pemkab Donggala diminta untuk memperhatikan keluhan kontraktor kecil atau yang memilki modal terbatas. Sebab saat ini,semua proyek baik dalam skala kecil atau besar, diborong oleh kontraktor konglomerat, dan orang-orang tertentu saja.” Beber Hery juga anggota pengurus Gapensi Kabupaten  Donggala.

Sangat disayangkan lanjut Hery, tersingkirnya kontraktor lokal tidak saja karena persoalan kalah saing. Perlindungan dari pemerintah daerah kepada kearifan lokal yang dinilai sangat minim. Bahkan dianggap tak ada sama sekali. Sampai saat ini katanya, belum diketahui adanya Perbup (Peraturan Bupati) dapat menjadi payung hukum yang berpihak pada kepentingan kontraktor lokal.

‘’Makanya itulah yang kita inginkan. Dengan adanya Undang-Undang Jasa Konstruksi yang terbaru, tahun 2017 ada kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menerbitkan regulasi dalam rangka melindungi pengusaha lokal, pengusaha lokal seharusnya diberikan  peluang untuk membangun daaerah ini,’’ jelasnya.

Minimnya keterlibatan perusahaan lokal menggarap proyek di daerah, tidak bisa diperjuangkan dengan cara apapun. Karena menurutnya, Selama belum ada regulasi yang dibuat oleh penentu kebijakan tetap akan sia-sia.

‘’Percuma berkoar, kalau tidak ada kewajiban melibatkan perusahaan lokal. Kalau ada Perbup, itulah yang nantinya bisa menjadi pengayom perusahaan lokal untuk menikmati kegiatan  pembangunan.
Karena itu, kepada pemimpin di daerah ini, FPD mengharapkan keberpihakannya kepada kontraktor lokal. Selain itu, kepada pengusaha lokal juga diharapkannya agar lebih solid dan bisa bekerja secara profesional dan penuh tanggung jawab.”  Pinta Hery.

Hal senada juga di sampaikan ketua Gapensi Donggala,Ukhy Dadang Bachmid. Bahwa pemerintah diminta untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh,diantaranya transparansi pelaksanaan kegiatan proyek,baik tender/lelang ataupun Penunjukan Langsung (PL),sebab tidak sedikit pengusaha lokal datang menemui dirinya menyampaikan kekecewaan terhadap OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) atas ketidak transparansinya  melaksanakan  proses tender.

“Kami dari Gapensi akan memantau proses tender non tender terhadap pengadaan pekerjaan fisik maupun non fisik dilingkup Pemda kedepan. Berkaca tahun lalu,kuat dugaan ada proyek Non tender disalahgunakan dan ada pula pelaksanaannya tidak maksimal.” Beber ketua Gapensi, tipis.

Dalam Undang-undang nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha,telah diatur secara khusus. Sehingga jika ada yang melaporkan soal praktik monopoli dapat diproses secara hukum.

Bukan itu saja lanjut Hery,Unit Layanan Pengadaan (ULP) diminta dapat bekerja secara profesional dan transparan. Karena berdasarkan informasi yang berkembang, ditengarai ada sejumlah oknum Anggota Dewan coba merengsek masuk di beberapa OPD.

“Aroma “voucher” alias pokir (pokok pikiran) dari segelintir oknum anggota dewan diduga terselip diseluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkup Pemkab Donggala, sehingga sangat mempengaruhi proses pelaksanaan kegiatan terutama pada paket-paket penunjukan langsung (PL) dan berpotensi terjadinya praktik monopoli oleh orang yang memiliki modal besar sehingga mengabaikan prosedur yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Untuk itu jika benar ada oknum Anggota dewan main  “voucher”  segera hentikan.” Harapnya.

Lebih parahnya lagi kata Hery,disinyalir ada oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) ikut berperan sebagai kontraktor. Meminta jatah proyek ataupun fee sekian persen kepada sejumlah pengusaha,modus operandinya pinjam pakai perusahaan setelah itu ikut mengatur paket penunjukan langsung.

“yang seperti ini semua membuat semakin sulitnya pengusaha lokal berkembang dan mendapatkan pekerjaan.” Tuturnya.   (***)

 

 

About rajawalipost

Check Also

Rugikan Negara 14,5 Milyar,Kejati Sulteng Tetapkan 3 Tersangka,Ini Namanya!

PALU,Rajawalipost.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *