Jumat , 18 Oktober 2019
Kadis Pekerjaan Umum Kab.Donggala,Syafrullah.(foto: Heru)

Masru Tubo; PU Donggala Diduga Rugikan Negara Miliaran Rupiah

DONGGALA,Rajawalipost.Com – Strategi teknik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan diduga dilakukan Kepala Dinas Pu Donggala dan PPTK bersama tim PHO pada proyek pekerjaan peningkatan jalan Masaingi – Ape Saloya senilai 10 Milyar perlu mendapat perhatian serius Aparat Penegak Hukum.

Jika di telisik pada proses Addendum kontrak dua kali dan Amandemen kontrak satu Kali serta proses pembayaran,patut diduga ini merupakan bentuk manipulasi dan rekayasa administrasi dalam pencairan dana 10 Milyar.

Addendum ditengarai melanggar hukum administrasi sebagaimana tertuang pada pasal 17 dan 18 Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 terakhir di ubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015,dan juga Pasal 2 pasal 3 UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Keuangan Negara Sehingga dugaaan penyalahgunaan kewenangan berpotensi adanya kerugian negara.

Semestinya pada saat akan dilakukannya addendum,pihak Dinas PU  harus berkonsultasi dengan Inspektorat berdasarkan aturan dan perundang-undangan,namun hal itu tidak dilakukan.

“Dinas PU tidak pernah konsultasikan ke kami soal addendum tersebut pak,” jawab salah satu pegawai Inspektorat via telp,minta namanya tidak di publikasikan.

Selain itu,soal proses pembayaran progres pekerjaan ,diduga telah terjadi praktek Kolusi Korupsi dan Nepotisme.
pertanyaannya,rasionalkah berselang waktu dua hari terjadi pembayaran progres pekerjaan yang signifikan.

Tanggal 10/12/2018 senilai Rp.3.155.726.250,00 dengan Nomor SPM: 696-SPM-LS-DPUPR-DGGLA-XII-2018 dan pembayaran berikut tanggal 12/12/2018 Rp.2.509.520.000,00 Nomor SPM: 737-SPM-LS-DPUPR- DGGLA-XII-2018. Apakah pelaksana pekerjaan ini menggunakan tenaga kerja dari alam Jin dan Jun ?

Ketua NCW (Nusantara Corruption Watch) Provinsi Sulawesi Tengah Masru Tubo menilai perbuatan curang diduga dilakukan Kepala Dinas PU dan PPTK bersama tim PHO dan kontraktor tidak bisa dibiarkan. Aparat Penegak Hukum (APH) harus mengambil tindakan tegas.

“saya akan berkoordinasi dengan Kapolda dan Kajati terkait kasus ini,ini tidak boleh dibiarkan,” ujar AKBP (Purn) Pol. Masru Tubo, SH. MPA pagi tadi di kediamannya. Senin (9/9/2019).

Atas dugaan perbuatan curang tersebut dilakukan pihak Dinas Pekerjaan Umum Donggala dan kontraktor, negara dirugikan milyaran Rupiah.

(Revol)

About rajawalipost

Check Also

Pergantian ULP Donggala Diduga Sumber Malapetaka

  DONGGALA,Rajawalipost.Com – Proses adendum dua kali dan amandemen kontrak satu kali serta sistem pencairan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *