Rabu , 11 Desember 2019

Pergantian ULP Donggala Diduga Sumber Malapetaka

 

DONGGALA,Rajawalipost.Com – Proses adendum dua kali dan amandemen kontrak satu kali serta sistem pencairan dana pada pekerjaan peningkatan jalan Masaingi Ape -Saloya senilai 10 Milyar,pekerjaan pembangunan jalan SD tiga amal senilai 1,2.M serta pekerjaan peningkatan struktur jalan Tibo-Saloya dengan nilai 4,4.M di sinyalir sarat benturan kepentingan dengan modus mengakali administrasi,membuat keadaan palsu,serta diduga ada intervensi pejabat level tinggi sehingga menimbulkan kerugian negara milyaran rupiah.

Menurut ketua NCW (Nusantara Corrupsi Watch) Sulteng AKBP (Purn) Pol. Masru Tubo. SH,MPA jika ditarik “benang merah”masalah tersebut,terbitnya Surat Keputusan (SK) Bupati Donggala Kasman Lassa terkait pengangkatan dan pemberhentian Ketua ULP (Unit Layanan Pengadaan) tanggal 17 januari 2017 Nomor 188.42/0145/lp/2017, mencabut SK tersebut pada tanggal 3 agustus 2017  Nomor: 188/45/0427/lp/2017 kemudian mengangkat Ketua ULP yang baru,selanjutnya membatalkan lelang proyek saat dijabat Ketua  ULP sebelumnya melakukan lelang kembali paket pekerjaan yang sama,kuat dugaan hal itu merupakan sumber malapetaka yang relevansinya untuk mengamankan kebijakan Bupati pada paket pekerjaan 2017 hingga saat ini.  Akibatnya masalah demi masalah terjadi di beberapa Dinas.

Sebagai contoh,selain beberapa pekerjaan pengaspalan jalan,seluruh pekerjaan air bersih di laksanakan Dinas PU pada 2017 dan 2018 ,belum ada satupun  diserahkan pada PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum)selaku pihak pengelola,justru sebaliknya pihak pelaksana dan penyedia saat ini sedang mondar-mandir menjalani pemeriksaan di Polda Sulteng.

“sepengetahuan saya,dari tahun 2017 hingga berakhir masa tugas saya tanggal 27 Agustus 2019,belum ada satupun hasil pekerjaan SPAM diserahkan ke pihak PDAM,” terang Hasan Basri mantan Dirut PDAM Donggala,Selasa (24/9/2019).

Lanjut Masru Tubo,pada bagian lain masih ada dua (2) Dinas di Pemkab Donggala yakni Dinas Pariwisata, dan Kesehatan  kami cermati terindikasi melaksanakan pekerjaan proyek curang,yakni proyek pariwisata gonengganti dan pengadaan alat kesehatan (Alkes).

Lebih fatal lagi, beberapa penyedia jasa di tengarai bermasalah masih terus mengerjakan paket proyek dengan modus pinjam pakai perusahaan.

“NCW akan meminta KPK melakukan supervisi terhadap dugaan kasus korupsi kategori big fish di Donggala sebab saya banyak menerima informasi dan data”. Terang Masru Tubo di halaman Mapolda Sulteng usai mempertanyakan tindak lanjut pemeriksaan kasus SPAM.

Jika di cermati, jebolnya uang negara milyaran rupiah tersebut,disinyalir bukan karena kesalahan administrasi,tapi lebih cenderung pada adanya niat untuk merampok uang rakyat. Salah satu contoh pekerjaan SPAM sumari dan SPAM balaesang Tanjung, anggaran kurang lebih 3M. SPAM tidak rampung dikerjakan,namun keuangannya di bayarkan 100%.

Menurut keterangan salah seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) di Inspektorat,laporan hasil temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sudah dilaporkan setiap tahun ke Aparat Penegak Hukum.

“Hasil temuan BPK setiap tahun kami laporkan ke Kejari dan Polres” ungkapnya,minta identitasnya tidak di publikasikan.

Namun hasil Pantauan media ini,mereka yang diduga para pelaku curang masih Melenggang bebas dan terkesan kebal hukum.

(Revol)

About rajawalipost

Check Also

BKKBN Sosialisasi KKBPK Di Kulawi Selatan

SIGI,Rajawalipost.com -Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Perwakilan Sulteng, kembali menggelar sosialisasi dan advokasi Kependudukan, Keluarga …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *