RAJAWALIPOST Sumber Berita Terkini
PARIGI,Rajawalipost.com – Anggota DPR-RI Drs H Anwar Hafid, MSi melakukan reses pertama awal tahun kerja masa sidang I dengan mendatangi Desa Towera Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong ( Parimo), Kamis (26/12/2019).
Kehadiran anggota Komisi IX ini, untuk menjaring aspirasi masyarakat (Asmara) sekaligus temu konsitituen, sebagai wujud pertanggungjawaban moril selaku wakil rakyat.
Disadari berbagai kompleksitas permasalahan yang dihadapi dan dirasakan masyarakat dewasa ini, perlu kiranya diketahui, sehingga sebagai wakil rakyat bisa memperjuangkan utamanya menyangkut Kesehatan; Ketenagakerjaan dan Kependudukan yang nota bene leading sektor Komisi IX.
Menurut Anwar Hafid, hal yang paling krusial dan saat ini masih menjadi polemik di masyarakat, bakal naiknya iuran BPJS Kesehatan 100 persen.
Sementara diketahui kesehatan menjadi tanggung jawab negara, sehingga seharusnya dipikirkan bagaimana meringankan beban rakyat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
” Bukan justru menaikkan apalagi hanya akan menjadi beban bagi masyarakat itu sendiri,” tuturnya.
Mantan Bupati Morowali dua periode ini menegaskan sebaiknya tidak menggunakan kaca mata kuda dalam mendeteksi karegori masyarakat miskin.
Olehnya ia berjanji, akan terus memperjuangkan hak-hak rakyat. Termasuk akan memperjuangkan formularium obat yang tidak di gratiskan oleh BPJS semisal obat jantung, kanker dan ginjal.
” Ini akan kami perjuangkan agar masuk dalam formularium yang ditangani BPJS,” cetus Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sulteng ini.
Terkait program Presiden Jokowidodo tentang kartu pra kerja, Anwar Hafid berharap pemerintah daerah hingga ketingkat desa kiranya segera merespon karena anak-anak tamatan SMA/ SMK termasuk yang telah Sarjana tapi masih menganggur, akan mendapatkan bantuan dana dalam rekening senilai Rp 7 juta. Namun dana tersebut, tidak bisa dicairkan jika tidak digunakan untuk biaya palatihan.
” Jika proses pelatihan telah dilakukan akan diberikan sertifikat oleh Balai Latihan Kerja (BLK). Tidak hanya itu, BLK juga akan merekomendasikan ke perusahaan-perusahaan sesuai skil atau keahlian yang telah dimiliki. Ini salah satu upaya pemerintah mengurangi angka pengangguran, ” pungkasnya.
Dalam pertemuan yang dihadiri ratusan warga Kecamatan Siniu tersebut, sejumlah aspirasi menyeruak. Mulai dari sistem serta polarisasi BPJS utamanya menyangkut pengobatan emergenzy ( UGD) yang sifatnya sangat berbelit-belit serta menyusahkan rakyat.
” Siapa pun dia. Jika ada rakyat yang masuk emergenzy harus langsung layani oleh pihak Rumah Sakit, tidak perlu harus meminta kelengkapan administrasi baru ditangani, karena ini telah di jamin oleh Undanf-undang. Jika itu yang terjadi maka ada pelanggaran undang-undang,” pungkasnya.
Penulis : Agus Manggona
