PALU,Rajawalipost.com – Sekretaris daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengatakan dengan terjadinya bencana Non alam sangat mempengaruhi percepatan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekontruksi Dampak Bencana Alam Sulteng 28 September silam.
” banyak program pembangunan untuk rehab dan rekon pemulihan bencana alam 28 September 2018 tidak dapat dilaksanakan, karena alokasi anggarannya direfocusing/relokasi untuk menangani Covid-19,” demikian disampaikan Sekda Prov.Sulteng, Dr. Moh. Hidayat Lamakarate, M.Si mewakili Gubernur Sulteng saat mengikuti rapat virtual bersama Deputi V Kantor Stap Presiden (KSP) Jeleswari Pramodhawardani, Tentang Penanganan Covid-19 Di Kawasan Indonesia Timur.
Ia mengatakan, masyarakat terdampak bencana masih bermukim di huntara-huntara yang ada. Kondisi tersebut menyulitkan kami untuk menerapkan pemberlakuan Social dan Physical Distancing.
” Terhadap ekonomi masyarakat banyak usaha kecil UKM dan IKM harus tutup dan menimbulkan terjadinya PHK,” katanya.
Selain itu kata dia, distribusi bantuan sosial Sulteng, melalui pergeseran anggaran Pemerintah Provinsi akan memberikan bantuan Sosial beras 10 Kg / KK selama 2 Bulan kepada masyarakat miskin masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) namun bukan merupakan penerima manfaat .
” Penangan Covid 19 dan langkah langkah strategis sudah dilaksanakan pemerintah Provinsi Sulteng,” ujarnya.
Selanjutnya kata dia, saat ini perlu dukungan Pemerintah pusat berupa VTM dan 2 Dakron, rapid test, reagen RT-PCR
” Jika Pandemi Covid-19 belum selesai,” katanya.
Lebih jauh kata dia, dari 12 Kabupaten dan 1 Kota, ada 1 kabupaten di Sulawesi Tengah sudah melaksanakan PSBB yaitu Kabupaten Buol.
” pelaksanaan PSBB tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07./MENKES/300/2020, ” katanya.
Atas langkah-langkah strategis telah ditempuh Pemprov Sulteng tersebut,
Deputi V KSP mengapresiasinya.
Terkait dengan Percepatan Rehab dan Rekon dampak bencana Alam akan dikoordinasikan dengan PUPR supaya mengambil langkah- langkah percepatan dan untuk Dukungan penanganan Covid -19 akan dikoordinasikan dengan Gugus Nasional Penanganan Covid-19 .
Rapat tersebut diikuti Pemerintah Provinsi ada di Kawasan Indonesia Timur, turut hadir Kepala BPBD , Dr. Ir. Bartholomeus Tandigala, CES, Kepala Dinas Kesehatan , dr. Reny Lamadjido, Sp.PK, M.Kes, Kapolda Sulteng di Waliki Dir. Samapta Kombes Pol. Edy Chumaedi . [Revol]
Sumber: Bid.Humas dan Protokol