RAJAWALIPOST Sumber Berita Terkini
PALU,Rajawalipost.com – Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulawesi Tengah (Sulteng ) menilai
adanya perselisihan Hubungan Industri (PHI) disebabkan masih banyaknya perusahaan tidak mematuhi atau sebaliknya mengabaikan ketentuan perundang- undangan yakni UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
“Di sini nampak bahwa pengawasan dari instansi terkait masih sangat lemah. Buktinya, masih ada perusahaan besar memberi gaji di bawah upah minimum,” kata Abd. Aan Achbar, S.H. salahsatu advokat, sekaligus pengurus KSBSI Sulteng ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Palu, Selasa (23/6).
Dia mengatakan, PHI termasuk perkara perdata khusus banyak disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Klas IA/PHI/Tipikor Palu. Dari sekian tercatat, 8 diantaranya adalah perkara PHI ditangani Koordinator Wilayah (Korwil) KSBSI Sulteng.
Ia mengatakan, 8 perkara PHI itu berproses ditahapan berbeda, ada baru masuk pada tahapan pembacaan gugatan, ada pula
sudah berproses diperadilan pada tingkat kasasi.
“Perkara PHI itu masuk perdata khusus, karena setelah putus di pengadilan tingkat pertama tidak lagi bergulir di tahap banding tetapi langsung kasasi di MA,” ujarnya.
Ia menyebutkan, proses penanganan perkara PHI itu cukup panjang. Termasuk KSBSI harus memulai pendampingan dari proses Bipartit dan Tripartit sebelum harus kepersidangan.
Dia mengakui, PHI itu tidak dapat dihindari, baik karena tindakan perusahaan maupun dilakukan tenaga kerja itu sendiri. Hanya diharapkannya jika itu terjadi, tetap semua wajib dilaksanakan sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
“Seperti PHK, jika perusahaan melakukan tindakan itu, sudah sewajibnya perusahaan harus memperhatikan hak-hak dari pada tenaga kerja. Bukan melakukan PHK begitu saja,” tutup Aan sapaan akrabnya, sembari mengharapkan agar instansi terkait benar benar menjalangkan fungsi pengawasannya dalam menunaikan amanat dari pada UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. [Rev]
