Rabu , 23 September 2020
Foto Jembatan IV Palu sebelum gempa dan tsunami tahun 2018. (Foto: Ist)

Rugikan Negara 14,5 Milyar,Kejati Sulteng Tetapkan 3 Tersangka,Ini Namanya!

PALU,Rajawalipost.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembayaran eskalasi Jembatan IV kepada PT.Global Daya Manunggal (GDM).

Kejati menilai pembayaran yang dilakukan tidak sah sehingga merugikan negara Rp 14,5 miliar.

Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing 2 dari pemerintahan inisial ID dan S dan satu dari rekanan inisial NMR.

Namun dari tiga tersangka tersebut, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya.

” Telah ditemukan alat bukti cukup terjadinya tindak pidana korupsi secara bersama-sama melakukan duplikasi pembayaran pekerjaan tambah sekitar Rp 1, 7 miliar dan pembayaran penyesuaian harga (eskalasi) secara tidak sah Rp 12 miliar,” kata Asisten tindak pidana khusus Edward Malau saat konferensi pers di aula Baharuddin Lopa Kejati Sulteng, Rabu, (26/8).

Ia mengatakan, pembayaran penyesuaian harga secara tidak sah tersebut dilakukan karena tanpa review dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah APIP seperti BPKP.

” pembayaran harusnya dilakukan 2007, serta tidak terjadi kestabilan harga, sehingga mekanisme penyelesaian melalui BANI merupakan sarana untuk menerima pembayaran dari anggaran negara secara tidak sah Rp 14,5 miliar, ” kata Edward didampingi asisten intelijen, Rachmat Supriady asisten pidana umum, Izamzam, koordinator dan kasi penkum Inti Astutik.

Dia mengatakan, pembayaran Rp 14,5 miliar , diminta oleh rekanan karena adanyanya perhitungan pekerjaan tambah kurang dan eskalasi harga dibuat secara sepihak PT.GDM, setelah PHO 2006.

” Proses persetujuan pembayaran, sebelumnya telah dimintakan persetujuan ke DPRD kota Palu melalui rapat rapat banggar tidak prosedural dan terindikasi adanya suap menyuap atau gratifikasi dalam proses pembahasan tersebut,” katanya.

Hal ini kata dia, dibuktikan dengan adanya, pengembalian uang Rp 50 juta dari salah satu anggota DPR Kota Palu Hamsir.

Untuk itu dia mengimbau kepada kota DPRD kota Palu yang merasa menerima uang agar mengembalikannya sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Atas perbuatan tersangka dikenakan pasal 2 ayat 1, 3, 5 , 12 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak korupsi jo pasal 55 ayat (1 ) ke 1 KUHP.

Dan pasal 1 angka 4, Jo pasal 5 angka 4 Jo pasal 21 undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi , kolusi dan nepotisme, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (Revol)

About rajawalipost

Check Also

Kejari Katingan Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Tunjangan Khusus Guru

KALTENG,Rajawalipost.com – Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Katingan terus bergerak mengusut, guna mendalami Dugaan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *