Selasa , 22 September 2020
Kepala Kejaksaan Negeri Palu Sucipto,SH. MH saat menandatangani pakta integritas bersama. (Foto : Ist)

Kejaksaan Layangkan Panggilan Eksekusi Kedua Terpidana Tabung Gas Tidak Sesuai SNI

Kasi Pidum Kejari Palu Awaluddin Muhammad. (Foto: Ist)

PALU,Rajawalipost.com – Kejaksaan Negeri Palu telah melayangkan surat pemanggilan eksekusi kedua kepada Direktur Utama (Dirut) PT Maju Teknik Utama Indonesia (MTU), Edwiro Purwadi alias Purwadi (67), pengusaha Riady alias Riadi (37) Marketing (pemasaran) PT MTU, Yanto Cahya Subuh alias Yanto (46) dan Distributor Tabung Gas Elpiji Palu, Ibrahim Muslimin (40), terpidana dalam kasus tabung 3 killo gram tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

“sesuai petunjuk pimpinan dilakukan upaya persuasif. Dan hari ini telah di layangkan surat panggilan kedua Selasa, (1/9) kepada para terpidana, untuk hadir pada Kamis 10 September 2020 di Kejari Palu,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu, melalui Kepala seksi pidana umum (Kasi pidum) Kejari Palu , Awaludin , Rabu (2/9).

Ia menyebutkan, sebelumnya telah dilayangkan surat panggilan pertama untuk hadir pada Senin (31/8) , tapi sampai hari Selasa ditunggu para terpidana tidak hadir, hingga kembali dilayangkan surat panggilan kedua.

” Upaya pemanggilan ini dilakukan sebanyak tiga kali, bila yang bersangkutan juga tidak hadir akan dilakukan upaya paksa,” ujarnya.

Dia mengatakan, untuk barang bukti berupa dokumen akan dikembalikan ditempat penyitaan, sementara tabung gas dirampas untuk Negara.

Eksekusi terhadap keempat terpidana berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). Terpidana Edwiro Purwadi putusan Nomor: 1740 K/PID.SUS/2020; Yanto Cahya Subuh putusan Nomor: 1748 K/PID.SUS/2020; Ibrahim Muslim putusan Nomor: 1749 K/PID.SUS/2020; serta Riady putusan Nomor: 1750 K/PID.SUS/2020.

“Dipidana masing-masing satu tahun penjara, dipotong masa penahanan yang telah dijalani,” tuturnya.

Diketahui, Kamis (19/12/2019), Majelis Hakim PN Klas IA/PHI/Tipikor Palu diketuai Hj Aisa Mahmud dengan anggota Demon Sembiring dan Rosyadi memvonis bebas keempat terdakwa.

Sebab tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan primair Pasal 66 Jo Pasal 25 Ayat (3) UU Nomor: 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian kesesuaian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP dan dakwaan subsidair Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a UU Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

Sebelumnya, Senin (25/11/2019), JPU menuntut keempat terdakwa masing-masing pidana penjara satu tahun enam bulan.

Keempatnya dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘memiliki sertifikat yang dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan barang, memberikan jasa dan atau menjalankan proses atau sistem yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI yang dilakukan secara bersama-sama’ melanggar Pasal 66 Jo Pasal 25 Ayat (3) UU Nomor: 20 Tahun 2014 tentang Standarisasidan Penilaian Kesesuaian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. (MM)

About rajawalipost

Check Also

Kejari Katingan Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Tunjangan Khusus Guru

KALTENG,Rajawalipost.com – Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Katingan terus bergerak mengusut, guna mendalami Dugaan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *