Sabtu , 18 September 2021
Kepala Dinas Sosial Kota Palu Romi Sandy Agung saat memberikan keterangan permasalahan di lingkungan sosial masyarakat di ruang kerjanya. (Foto: Ajir/Kabar Buol)

Atasi Gepeng Tidak Tuntas Krak Sulteng Minta Awasi Penggunaan Anggarannya

PALU,Rajawalipost – Gelandangan dan pengemis jalanan alias gepeng merupakan masalah sosial yang masih terus terjadi di kota Palu. Hal ini disebabkan berbagai faktor seperti kemiskinan, migrasi dari desa ke kota dan lainnya.

Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Sosial sudah melaksanakan upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis jalanan,namun kenyataannya masih banyak gelandangan dan pengemis jalanan terlihat berkeliaran.

“Tugas dan fungsi kami terhadap gelandangan dan pengemis jalanan hanya melakukan rehabilitasi sosial selama tujuh hari berdasarkan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2018 tentang penanganan gelandangan dan pengemis,” terang Kepala Dinas Kota Palu Romi Sandy Agung dihadapan sejumlah wartawan tergabung dalam grup whatsapp Forwat (Forum Wartawan Kejati) di ruang kerjanya,Selasa (27/7/21)

Selain itu katanya,Dinsos Kota Palu juga sudah memulangkan kedaerah asal beberapa orang terlantar,gepeng dan “anak punk” kurang lebih seratusan orang setelah menjalani rehabilitasi sosial di Rumah Singgah milik Dinsos Kota Palu terletak di jalan Tomampe Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat,namun diantara gepeng dan anak punk sudah di pulangkan namun masih ada yang pulang kembali melakukan aktifitasnya di kota Palu.

“untuk ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa beberapa yang dilaporkan masyarakat juga sudah kami bawa ke rumah sakit jiwa madani untuk mendapatkan perawatan” kata Romi sapaan akrab Kadis Sosial Kota Palu.

Menyikapi hal tersebut,Koordinator Kualisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK) Sulteng Abd Salam Adam menilai penanggulangan masalah sosial khususnya gepeng ini tidak tuntas.

Anak “PUNK” menurutnya berbeda dengan Gepeng. Menjadi Anak “PUNK” itu pilihan dan gaya hidup sementara Gepeng bertahan untuk hidup.

“para gepeng ini perlu tindak lanjut yang serius dari instansi terkait selesai menjalani rehabilitasi sosial,apakah diberikan keterampilan atau diberi bantuan modal usaha atau keduanya,keterampilan dan modal usaha agar mereka tidak kembali menjadi gepeng lagi,” harapnya.

Lanjut evan sapaan akrab Abdul Salam Adam,Pemerintah kota Palu tidak mungkin menyelesaikan permasalahan sosial masyarakat yang beragam dan semakin kompleks itu tanpa dukungan warga masyarakat serta keterlibatan semua pihak terlebih lagi aparat penegak hukum guna mengawasi penggunaan anggaran penanggulangan masalah sosial .

“pengentasan masalah sosial di masyarakat khususnya gelandangan dan pengemis jalanan dari tahun ke tahun terlihat seperti tidak ada perubahan di wajah ibu kota provinsi Sulawesi Tengah ini,hingganya kami meminta aparat penegak hukum untuk ikut mengawasi dari dekat penggunaan anggaran pada Dinas terkait.” Pintanya. (R)

About rajawalipost

Check Also

BRI Cabang Palu Digugat Nasabah Rp 20 Miliar

PALU,Rajawalipost – Taufik Hendratmo Nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) selaku penggugat menggugat PT. Bank Rakyat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *