SOAL PERUBAHAN ATAS PERDA PENANGGULANGAN BENCANA, BEGINI RESPON FRAKSI DEMOKRAT

 

PALU, Rajawalipost – Menanggapi perubahan atas peraturan daerah (perda) nomor 2 tahun 2013 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, fraksi Demokrat DPRD provinsi Sulawesi Tengah menekankan rancangan perda tersebut tidak sekadar menggugurkan kewajiban dan pemenuhan hak DPRD, akan tetapi merupakan tuntutan terhadap proses pembangunan di daerah yang harus di respon secara positif dan di back up secara hukum melalui sebuah perda. Demikian hal itu ditegaskan juru bicara fraksi Demokrat DPRD Sulteng H.Moh. Nur Dg Rahmatu,SE saat membacakan pandangan umum fraksi di gedung paripurna DPRD Sulteng, Jumat (19/8/2022).

Kata Nur Rahmatu, kiranya pendapat dan saran Gubernur Sulteng terhadap Raperda tersebut dapat dipertimbangkan sebaga bahan masukan, khususnya Raperda tentang perubahan atas perda nomor 2 tahun 2013 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. “Kami mengpresiasi oendapat dan saran bapak gubernur yang menyorot detilnya norma yang mengatur serta masih terdapatnya kelemahan dalam tataran penanganan bencana di daerah,” ucap Nur Rahmatu yang juga ketua fraksi Demokrat DPRD Sulteng itu.

Oleh karena pentingnya hal itu urai Nur Rahmatu, fraksi Demokrat menyatakan pendapat bahwa Raperda tersebut dapat diterima dan dibahas lebih lanjut pada tahapan berikutnya. “Harapan kami Raperda ini ketika telah diperdakan menjadi acuan dalam pelaksanaan penanggulan Bencana di masa akan datang,’ tandasnya. (#/Naf)

About rajawalipost

Check Also

BERTEMU PEDAGANG CIBADUYUT DI BANDUNG, WAKIL KETUA MPR: UMKM KUAT, EKONOMI SEHAT, NEGARA MANTAP

JAKARTA, Rajawalipost – Sekjen Gerindra Ahmad Muzani beraudiensi dengan ratusan pegiat UMKM Cibaduyut, di Gedung …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *