RajawaliPost, Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes melakukan audiensi di Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, pada Selasa siang (18/3).
Kedatangan Wagub disambut hangat oleh Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani dan pejabat dari Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan.
Selain Wagub dr. Reny A. Lamadjido, turut hadir dalam audiensi tersebut Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka.
Audiensi ini bertujuan untuk mendorong optimalisasi investasi melalui potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kawasan industri smelter serta memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat dalam meningkatkan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH).
Kegiatan tersebut merupakan inisiatif dari tiga pemerintah provinsi dengan cadangan nikel terbesar di Indonesia, yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.
Baik Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani maupun pejabat dari Direktorat Jenderal Kemenkeu menyambut positif inisiatif dari ketiga pemerintah provinsi untuk meningkatkan PAD dari kawasan industri nikel yang terus berkembang dan terhilirisasi.
Menteri Investasi meminta agar ketiga pemerintah provinsi segera menyerahkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebagai acuan penting yang akan dibahas bersama jajaran kementerian terkait.
Sementara itu, terkait DBH, pihak Kemenkeu menegaskan bahwa penyaluran DBH ke daerah penghasil akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menekankan bahwa DBH adalah hak bagi provinsi penghasil yang penyalurannya tidak akan ditunda.
Menanggapi hal tersebut, Wagub dr. Reny A. Lamadjido menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas berbagai masukan serta rekomendasi yang diberikan.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemprov Sulteng telah menyelesaikan dokumen RKAB untuk segera dibahas bersama kementerian terkait.
Selain mengincar peluang PAD dari hilirisasi nikel, Wagub juga menyebutkan bahwa potensi penerimaan dari pajak air permukaan, pajak alat berat, dan pajak bahan bakar minyak sangat menjanjikan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.
“Hilirisasi adalah langkah besar untuk meningkatkan pendapatan daerah, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung visi besar Indonesia Emas,” pungkasnya.
Turut mendampingi Wagub dr. Reny A. Lamadjido dalam audiensi ini, antara lain pejabat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah
