RajawaliPost, Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, memimpin rapat koordinasi bidang kesehatan di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur, pada Rabu (6/3/2025). Rapat ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Sulteng, dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD, serta jajaran Direktur dan Wakil Direktur RS Undata dan RS Madani.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Anwar Hafid menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh warga Sulawesi Tengah mendapatkan layanan kesehatan yang mudah diakses, bahkan bagi mereka yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Ia menyoroti tingginya jumlah pekerja informal di Sulteng—sekitar 61 persen—yang sering mengalami kendala dalam mendapatkan layanan kesehatan akibat kepesertaan BPJS yang tidak aktif.
“Siapa pun yang sakit, tidak memiliki jaminan kesehatan, atau kepesertaan BPJS-nya tidak aktif, cukup tunjukkan KTP, langsung dilayani di rumah sakit,” tegas Anwar Hafid.
Gubernur juga menekankan pentingnya solusi bagi masyarakat yang kehilangan akses BPJS secara tiba-tiba akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). “Banyak yang setelah di-PHK langsung kehilangan akses BPJS. Ini yang harus kita atasi,” ujarnya. Ia meminta agar ada koordinasi dengan BPJS untuk memberikan keringanan dalam kasus-kasus darurat.
Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, yang memiliki pengalaman panjang di bidang kesehatan, dipercaya untuk mengeksekusi kebijakan ini. “Saya hanya berbicara, tapi eksekusinya ada di tangan Ibu Dokter. Kalau beliau bilang bisa, saya ikut. Kalau beliau bilang tidak bisa, saya juga ikut,” kata Anwar.
Dalam rapat tersebut, Anwar Hafid juga menyoroti kualitas layanan BPJS di rumah sakit. Ia mengapresiasi BPJS Cabang Palu yang dinilai lebih baik dibanding daerah lain, tetapi tetap meminta perbaikan agar pasien BPJS mendapatkan layanan yang setara dengan pasien umum. “Pasien BPJS harus diperlakukan sama dengan pasien swasta, jangan ada perbedaan layanan,” katanya.
Sebagai bagian dari rencana penguatan sektor kesehatan, Pemprov Sulteng sedang mempersiapkan pembangunan rumah sakit baru dengan standar internasional di Kota Palu. Selain itu, Gubernur menegaskan komitmennya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di seluruh daerah.
“Pada 2026, kami akan turun langsung membantu kabupaten. Tapi kita mulai dulu dari RS Madani dan Undata, supaya ini bisa menjadi contoh,” tambahnya.
Melalui program unggulan “Berani Sehat”, Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido bertekad memastikan setiap warga mendapatkan akses kesehatan yang layak. “Kami berjanji, siapa pun yang masuk rumah sakit, pasti dapat kamar, pasti dapat obat. Tidak boleh ada yang ditolak,” pungkasnya.
