RajawaliPost – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, kembali menegaskan komitmennya untuk segera meluncurkan program Berani Cerdas dan Berani Sehat. Program pendidikan dan layanan kesehatan gratis ini dicanangkan sebagai bentuk pemenuhan hak dasar masyarakat Sulawesi Tengah.Dalam rapat khusus yang membahas program Berani Sehat bersama jajaran Pemerintah Provinsi Sulteng dan sejumlah bupati, Anwar Hafid menegaskan bahwa program ini bukan sekadar janji politik, tetapi merupakan tanggung jawabnya sebagai pemimpin dalam memastikan hak dasar rakyat terpenuhi.“Jadi ini bukan sekadar program populis. Kesehatan dan pendidikan adalah hak dasar rakyat. Jika ini tidak kita tangani dengan serius, maka tentu menjadi tanggung jawab besar bagi pemimpin,” ujar Anwar Hafid, Kamis (13/3/2025).Sebagaimana diketahui, program Berani Sehat merupakan salah satu gagasan unggulan dari Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Sulteng, Reny Lamadjido. Ke depan, layanan kesehatan gratis ini dapat diakses hanya dengan menunjukkan KTP, sehingga seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, bisa mendapatkan jaminan kesehatan.Dalam kesempatan yang sama, Anwar Hafid menegaskan bahwa peluncuran program pro-rakyat ini bukan hanya hasil kerja atau gagasannya sendiri, melainkan buah dari kolaborasi dan sinergi antara gubernur serta para bupati di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berhenti pada peluncuran program saja, tetapi juga akan terus mengawal pelaksanaannya agar berjalan dengan transparan dan tepat sasaran. Ia berkomitmen untuk turun langsung ke lapangan guna memastikan setiap warga mendapatkan haknya dalam bidang kesehatan dan pendidikan.Anwar Hafid juga menekankan bahwa kesuksesan program Berani Sehat sangat bergantung pada kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh kepala daerah untuk bersinergi dalam mengimplementasikan kebijakan ini demi kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Siapkan Kesehatan dan Pendidikan Gratis, Anwar Hafid: Ini Hak Dasar Rakyat
