RajawaliPost – Tiga kabupaten di Sulawesi Tengah dengan cakupan peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kurang dari 80% berkomitmen untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Kesepakatan ini merupakan bagian dari sinergi program BPJS Kesehatan dengan inisiatif BERANI Sehat yang diusung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.UHC Prioritas merupakan skema perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, dengan persyaratan cakupan peserta JKN lebih dari 90% dari jumlah penduduk dan tingkat keaktifan peserta di setiap kabupaten/kota minimal 80%.Bupati dan Penjabat (Pj) Bupati dari tiga kabupaten, yakni Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong, menyatakan kesiapannya di hadapan Gubernur Dr. Anwar Hafid, M.Si, serta Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, untuk mengejar kekurangan peserta aktif JKN hingga batas waktu 25 Maret 2025.“Berkah Ramadhan hari ini kita sepakat BERANI Sehat terwujud, dan kita akan deklarasikan UHC Prioritas pada 13 April 2025,” ujar Gubernur Anwar Hafid dengan penuh syukur.Gubernur menegaskan bahwa kesehatan adalah hak dasar rakyat yang harus dipenuhi oleh pemimpin guna mengurangi beban kehidupan masyarakat melalui jaminan kesehatan yang mudah diakses.“Jika kita tidak bisa menangani ini, maka itu menjadi tanggung jawab besar bagi pemimpin karena membiarkan rakyatnya menahan sakit tanpa kepastian bantuan,” tegasnya.Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan, Sofyney, memaparkan simulasi pembagian anggaran (cost sharing) antara provinsi dan tiga kabupaten untuk memenuhi target UHC Prioritas. Ia juga menyajikan data peserta nonaktif yang berpotensi diaktifkan kembali.Berdasarkan data, Donggala perlu mengaktifkan sekitar 16.741 peserta, Sigi 21.701 peserta, dan Parigi Moutong 9.800 peserta.Ia berharap pemerintah provinsi serta kabupaten/kota dapat segera menyepakati besaran cost sharing serta menentukan segmen peserta nonaktif yang akan diprioritaskan untuk diaktifkan kembali sebelum tenggat 25 Maret 2025.Selain itu, BPJS Kesehatan telah menghitung potensi pertumbuhan peserta baru yang akan ditanggung provinsi setiap bulan sebagai bagian dari ketentuan UHC Prioritas.Dengan skema ini, kabupaten/kota tidak perlu khawatir jika ada penambahan peserta baru, karena kewajiban pembayaran iurannya akan ditanggung oleh provinsi.Mendukung hal tersebut, Wakil Gubernur Reny Lamadjido menyarankan agar pemerintah Kabupaten Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong berupaya mendapatkan lebih banyak kuota peserta JKN dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN.Menurutnya, cara terbaik adalah dengan melengkapi data calon peserta PBI dan mengunggahnya melalui aplikasi SIKS-NG Kemensos.”Rebut sebanyak mungkin kuota PBI untuk mengurangi beban APBD,” ujarnya.Dengan implementasi UHC Prioritas sebagai bagian dari program BERANI Sehat, masyarakat tidak lagi mengalami kendala dalam mengakses layanan kesehatan yang berkualitas.Cukup dengan membawa KTP sebagai identitas utama, masyarakat Sulawesi Tengah bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan mudah dan gratis.Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng dr. Komang Adi Sujendra, Sp.PD, Direktur RSUD Undata drg. Herry Mulyadi, M.Kes, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu HS Rumondang Pakpahan, serta sejumlah pihak terkait lainnya.
Tiga Kabupaten Sepakat Capai UHC Prioritas, Gubernur: Berkah Ramadhan, BERANI Sehat Terwujud
