PALU,Rajawalipost.com – Koordinator Sulteng Bergerak, Adriansa Manu mendesak pemerintah daerah Sulawesi Tengah (Sulteng) agar memberikan pangan secara gratis bagi korban gempa bumi, tsunami dan likuifaksi 28 september 2018 silam di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong (Padagimo) selama pemberlakuan social distancing, khususnya bagi mereka tidak memiliki pekerjaan tetap.
” beberapa hari setelah pemberlakuan social ditancing, korban gempa bumi, tsunami dan likuifaksi Kota Palu, Sigi dan Donggala makin kesulitan memenuhi kebutuhannya karena tidak memiliki pekerjaan, ” kata Adriansyah Manu dalam releas diterima media ini Sabtu (28/3).
Dia menyebut, mereka ini berbeda dengan masyarakat secara ekonomi mampu, di tengah ketidakpastian penanganan pascabencana, mereka harus membatasi diri keluar dari huntara atau tenda darurat.
” Mestinya, sedari awal pemerintah daerah memiliki langkah strategis untuk memberikan layanan khusus agar mereka bisa survive selama pemberlakuan social distancing,” katanya.
Menurutnya, pihaknya sangat mendukung langka Pemprov Sulteng melakukan pencegahan penyebaran virus Corona, tetapi pemerintah daerah juga mesti menjamin kebutuhan pokok para penyintas masih tinggal di tenda-tenda pengungsian dan huntara, termasuk rakyat miskin tidak memiliki pekerjaan tetap.
Lanjut dia, pemberian pangan gratis juga merupakan salah satu strategi untuk mencegah warga keluar rumah.
“Para penyintas itu tidak akan keluar dari lingkungannya, selama kebutuhan pokoknya terpenuhi, ” ujarnya.
Selain itu kata dia, pemerintah daerah juga mestinya memberikan layanan kesehatan gratis bagi penyintas selama mereka tinggal di hunian sementara dan tenda-tenda darurat.
“Tidak cukup hanya imbauan untuk menjaga kesehatan tubuh, karena lagi-lagi mereka berbeda dengan warga mampu secara ekonomi. Pemeritah harusnya memberikan layanan kesehatan gratis, termasuk rapid test Corona di tempat tinggal para penyintas, pemda harus jemput bola, tidak boleh menunggu mereka datang ke puskesmas atau rumah sakit,” sebutnya.
Selama ini kata dia, pemerintah daerah hampir tidak pernah melihat keadaan para penyintas bahkan jauh sebelum virus Corona mewabah di Indonesia.
“Pemda harus mendatangi satu persatu huntara dan tenda-tenda pengungsian para penyintas untuk memberikan layanan kesehatan gratis dan pangan gratis,” ujarnya.
Apalagi kata Adriansa, di kota Palu kabarnya sudah ada 1 kasus positif virus Corona. Sehingga kata dia, pemerintah mesti cepat mengantisipasi penyebarannya melalui karantina wilayah.
“Bukan tidak mungkin rakyat miskin seperti penyintas bisa tertular. Satu orang saja terinfeksi, satu huntara atau tenda pengungsian pasti ikut terinfeksi. Sebab keadaan tempat tinggal mereka tidak seperti kita tinggal di rumah. Mereka hanya punya satu atau dua kamar mandi dan hanya dibatasi dinding kalsiboard,” jelasnya.
Dia meyakini, para penyintas tidak mungkin berdiam di huntara atau tenda-tenda darurat saat perut mereka lapar.
“Mereka pasti keluar mencari nafka untuk keluarganya, sehingga tidak ada bisa menjamin mereka tidak berkontak dengan masyarakat diluar terinfeksi virus corona,” ujarnya.
Dia meminta agar pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu dan Kabupaten Sigi dan Donggala memberikan perhatian khusus bagi para penyintas saat ini masih tinggal di hunian sementara dan tenda-tenda darurat.
“Kita tahu Pemprov Sulteng, Pemkot Palu, Sigi dan Donggala sedang sulit menghadapi kasus COVID-19, tetapi juga tidak boleh menutup mata atas penderitaan penyintas selama 18 bulan di Huntara dan tenda darurat,” ungkapnya
Menurutnya, pembatasan aktivitas sosial akan efektif dilakukan apabila Pemprov Sulteng menjamin kebutuhan para penyintas, termasuk rakyat tidak memiliki pekerjaan pasti. [MM]
