RajawaliPost, Sigi – Untuk meningkatkan potensi pemanfaatan sumber daya, khususnya di sektor ketahanan pangan, diperlukan perluasan lahan pertanian dan perkebunan produktif di lokasi-lokasi potensial.
Hal ini diungkapkan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, saat mendampingi kunjungan Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, di wilayah Kabupaten Sigi, Kamis (5/6/2025).
Menurut Gubernur, kekayaan alam yang dimiliki Sulawesi Tengah sangat melimpah dan memiliki nilai ekonomis serta daya saing tinggi. Namun, akses transportasi menjadi salah satu kendala, terutama di daerah pelosok.
Oleh karena itu, Gubernur Anwar Hafid berencana mengembangkan wilayah pertanian dan perkebunan di sekitar dataran tinggi Palolo dan Parimo, yakni Lembantogoa–Manggalapi–Salubanga.
Hal tersebut disampaikan Anwar Hafid kepada media ini saat mendampingi Menteri Transmigrasi memetik buah kopi di lahan masyarakat di Dusun Tokelemo, Desa Lembantogoa, Kabupaten Sigi.
Ketika ditanyakan soal rencana pembukaan jalan penghubung dari Desa Sausu Salubanga, Kecamatan Sausu, tembus ke Dusun Manggalapi, Desa Rejeki, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Anwar Hafid menyambutnya dengan antusias sebagai akses alternatif pengembangan wilayah pertanian dan perkebunan.
“Itu sudah masuk dalam perencanaan kami. Saya sudah bicara dengan Bupati Parimo, Bupati Sigi juga. Tahun ini kita akan buat perencanaannya,” ujar Anwar Hafid.
Harapannya, pembukaan akses jalan Lembantogoa–Manggalapi–Salubanga akan menjadi jalan alternatif dalam pembukaan lahan pertanian dan perkebunan potensial.
Di wilayah ini, lahan pertanian dan perkebunan sangat luas dan cocok untuk dikembangkan, mengingat kultur tanah dan kondisi alamnya sangat mendukung sektor ketahanan pangan.
Salah satu program unggulan Sulteng NAMBASO adalah BERANI LANCAR. Rencana pembukaan jalan ini merupakan implementasi dari program tersebut yang terus digaungkan pemerintahan Anwar Hafid–Renny Lamadjido.
“Soal jalan tadi, saya sudah bilang. Kan 5 kilometer ke mari ini, Pak Menteri janji 2 kilometer, saya 2 kilometer, Pak Bupati 1 kilometer. Kita usahakan 2025 ini sudah mulai dibangun. Karena kalau jalannya bagus, jaraknya sebenarnya dekat,” ujar anggota DPR RI periode 2019–2024 itu.
Sebagai Gubernur, Anwar Hafid juga menyadari bahwa area di sekitar akses jalan yang akan dibuka masih berstatus kawasan hutan negara. Karena itu, diperlukan perubahan status agar ke depannya bisa dikelola masyarakat.
“Perlu diusulkan penurunan status hutan dari hutan negara menjadi hutan produksi dengan status Area Penggunaan Lain (APL), sehingga kelak bisa dikelola masyarakat,” pungkasnya.
