RajawaliPost, Palu – Bencana banjir yang melanda Kabupaten Morowali Utara sejak 24 Maret 2025 hingga Senin, 7 April 2025, terus mendapat perhatian serius dan penanganan cepat dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng).
Sejak banjir menerjang wilayah tersebut, Pemprov Sulteng melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial telah menerjunkan tim evakuasi serta mendistribusikan berbagai bantuan darurat.
Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari, terhitung sejak 27 Maret hingga 10 April 2025.
Menindaklanjuti status tersebut, Gubernur Sulteng, Dr. Anwar Hafid, M.Si, sejak awal telah menginstruksikan Kepala BPBD Sulteng, Dr. Ir. Akris Fattah Yunus, MM, dan Kepala Dinas Sosial Sulteng, Dra. Sitti Hasbia N. Zaenong, M.Si, untuk segera mengambil langkah cepat penanganan darurat serta berkoordinasi dan melakukan pemantauan intensif dengan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, khususnya dalam hal kebutuhan logistik dan fasilitas untuk masyarakat terdampak.
“Kami telah mendapat instruksi langsung dari Bapak Gubernur Dr. Anwar Hafid, M.Si, untuk mengambil langkah cepat dalam penanganan, terutama dalam memastikan kebutuhan para pengungsi yang terdampak banjir dapat terpenuhi,” jelas Akris, mantan Kadis PU Donggala.
Akris menjelaskan, langkah-langkah yang telah dilakukan meliputi evakuasi warga terdampak dan penyaluran logistik.
Adapun wilayah terdampak banjir meliputi empat kecamatan dan sembilan desa, sebagai berikut:
Kecamatan Petasia Timur
- Desa Bunta: 743 KK atau 2.827 jiwa terdampak; 96 KK atau 194 jiwa mengungsi; 351 rumah dan 4 gereja terendam.
- Desa Peboa: 21 KK atau 84 jiwa terdampak; 11 KK atau 44 jiwa mengungsi; 17 rumah terendam.
- Desa Mahoni: 300 KK atau 840 jiwa terdampak; 250 rumah terendam; 1 unit Pustu ikut terendam.
Kecamatan Petasia Barat
- Desa Oneput: 209 KK atau 695 jiwa terdampak; 8 rumah terendam.
- Desa Sampalowo: 86 KK atau 286 jiwa terdampak; 80 rumah dan 15 meter ruas jalan terendam.
- Desa Ulula’a: 160 KK atau 490 jiwa terdampak; tidak ada warga mengungsi atau rumah terdampak, namun 1 rumah ibadah terendam.
- Desa Togo Mulyo: 281 KK atau 940 jiwa terdampak; 1 unit fasilitas pendidikan (SMA Satu Atap) terendam.
Kecamatan Lembo Raya
- Desa Lembobelala: 90 KK atau 270 jiwa terdampak; 8 rumah terendam; 1 jembatan gantung di Dusun 2 roboh.
Kecamatan Lembo
- Desa Korompeli: Tidak ada pengungsi, namun 1 jembatan gantung terdampak dan roboh.
“Sejak 27 Maret 2025, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan berbagai penanganan kepada warga terdampak, mulai dari evakuasi hingga pemberian bantuan seperti peralatan tidur dan bahan makanan,” terang Akris.
Akris juga menyampaikan bahwa pada Minggu (6/4/2025), Gubernur kembali menginstruksikan Kepala BPBD dan Kadis Sosial untuk memperkuat koordinasi dalam pemenuhan kebutuhan pengungsi yang masih bertahan di lokasi pengungsian.
“Hasil koordinasi kami pada Senin, 7 April 2025, dengan Kepala BPBD dan Kadis Sosial Morowali Utara menyimpulkan adanya kebutuhan tambahan berupa perahu evakuasi, logistik, dan mobil tangki air,” ungkap Akris.
Menindaklanjuti hal tersebut:
- BPBD Sulteng telah mengirimkan dua unit perahu fiber dan tambahan personel Tim Reaksi Cepat (TRC).
- Dinas Sosial Sulteng juga telah mengirimkan logistik tambahan.
- Satu unit mobil tangki air dikirim untuk melayani kebutuhan air bersih di lokasi pengungsian, yakni di Balai Desa Bunta, Balai Dusun 5 Trans, rumah warga, serta Balai Desa Tompira.
“Berdasarkan informasi dari Kepala BPBD Kabupaten Morowali Utara, masa tanggap darurat akan berakhir pada 10 April 2025. Nantinya akan dilakukan evaluasi apakah perlu dilakukan perpanjangan atau tidak,” pungkas Akris.
