RajawaliPost, Palu – Husin Alwi, ST, seorang praktisi pemberdayaan masyarakat dan mantan Tenaga Ahli Gubernur Sulawesi Tengah ke-14, Rusdy Mastura, dalam bidang pemberdayaan dan percepatan penanggulangan kemiskinan, menyampaikan pandangannya terkait fokus kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reny A Lamadjido dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah.
Husin Alwi, yang juga penerima Pin Emas dari pemerintahan Presiden Jenderal (Purn.) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas kontribusinya dalam program Padat Karya dan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Kota Palu di era Wali Kota Rusdy Mastura, menekankan bahwa komitmen dan konsistensi adalah prinsip utama yang harus dimiliki oleh pemimpin serta perangkatnya, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD).
“Keselarasan dalam kebijakan yang berpihak pada rakyat miskin, penganggaran yang pro-rakyat miskin, dan program yang benar-benar menyasar masyarakat miskin akan menjadi indikator utama dalam percepatan penanggulangan kemiskinan saat ini,” ujar Husin Alwi.
Ia juga menegaskan bahwa pentingnya komitmen dan konsistensi dalam meminimalisir bahkan menghilangkan kesalahan dalam penyaluran bantuan, baik inclusion error (orang yang berhak tidak mendapatkan bantuan) maupun exclusion error (orang yang tidak berhak justru menerima bantuan).
“Hal ini harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, pembaruan data kemiskinan daerah menjadi kebutuhan mendesak, termasuk analisis mendalam terhadap dimensi kemiskinan di daerah,” sarannya.
Sekretaris KONI Sulteng itu menilai bahwa intervensi program percepatan penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah membutuhkan langkah-langkah revolusioner dan bersifat direct attack poverty atau serangan langsung terhadap kemiskinan.
“Jika masih menggunakan pendekatan yang hanya bersifat rembesan, maka mustahil angka kemiskinan di Sulawesi Tengah bisa turun secara signifikan di bawah 10% ke depan,” jelasnya.
Husin mencontohkan program Palu Zero Poverty pada tahun 2015 yang menerapkan strategi Padat Karya dan PDPM sebagai program revolusioner pertama yang berhasil menurunkan tingkat kemiskinan hingga sekitar 7,24%.
“Program luar biasa seperti itu seharusnya diterapkan dalam pemerintahan Sulawesi Tengah saat ini,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 mengenai percepatan penanggulangan kemiskinan. Menurutnya, TKPKD yang diketuai oleh Wakil Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur sebaiknya menjadi garda terdepan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah.
“Langkah penting yang perlu dilakukan adalah memperkuat TKPKD dan segera melakukan peninjauan ulang terhadap Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) agar selaras dengan visi, misi, dan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur BERANI (Bersama Anwar-Reny),” ungkapnya.
Husin menjelaskan bahwa pengarusutamaan RPKD yang fokus pada percepatan penanggulangan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem, akan memastikan perencanaan, intervensi program, serta target percepatan berjalan secara terpadu, terukur, dan berkelanjutan.
Agar intervensi program penanggulangan kemiskinan ekstrem efektif, ia menyarankan agar program tersebut berfokus pada tiga aspek utama:
- Mengurangi beban masyarakat.
- Meningkatkan pendapatan masyarakat.
- Menyasar kantong-kantong kemiskinan.
Menurutnya, pemerintah harus menghindari program yang hanya bersifat rembesan dan lebih mengedepankan strategi direct attack poverty agar dampaknya lebih nyata.
Sementara itu, Gubernur Anwar Hafid dalam setiap pidatonya menekankan dua program prioritas yang segera dijalankan untuk mengurangi beban masyarakat, yaitu Berani Cerdas dan Berani Sehat.
Melalui program Berani Cerdas, mulai tahun ajaran 2025, anak-anak Sulawesi Tengah yang akan masuk perguruan tinggi akan mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bawah kepemimpinan Anwar Hafid dan Reny A Lamadjido.
“Mulai tahun ajaran 2025, anak-anak Sulteng yang akan masuk kuliah akan diberikan beasiswa dari Pemprov Sulteng,” ujar Gubernur Anwar Hafid.
Sementara itu, program Berani Sehat memungkinkan masyarakat mendapatkan layanan berobat gratis hanya dengan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) di RSUD Undata dan RSUD Madani.
Mengapa hanya di RSUD Undata dan Madani? Anwar Hafid menjelaskan bahwa pemerintahannya ingin menjadikan kedua rumah sakit tersebut sebagai percontohan pelayanan kesehatan yang dapat diakses masyarakat hanya dengan KTP.
“Beban terbesar masyarakat adalah saat mereka harus menyekolahkan anak-anaknya, bahkan ada yang sampai kehilangan tanah demi pendidikan. Jika hal itu terjadi, masyarakat akan kembali miskin. Oleh karena itu, cara terbaik untuk mengurangi beban masyarakat adalah dengan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi serta layanan kesehatan gratis,” tegasnya.
